Wali Kota Sukabumi Tegaskan Optimalisasi PAD 2026, Bentuk Tim 10 dan Targetkan Rp535 Miliar
“Target PAD kita dalam rapat paripurna sebesar Rp535 miliar, tapi saya ingin kejar terus sampai Rp650 miliar di tahun 2026,” tegas Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki usai Rapim Optimalisasi Peningkatan PAD pada Rabu (7/1) di Oproom Setda.
Penegasan tersebut menjadi landasan penting komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengoptimalkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menghadapi tantangan fiskal ke depan, khususnya potensi penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Upaya peningkatan PAD ini terus digencarkan melalui berbagai langkah konkret. Selain membentuk Tim 10 yang terdiri dari para kepala perangkat daerah, Pemkot Sukabumi juga mengintensifkan rapat pimpinan (rapim) untuk merumuskan strategi optimalisasi PAD yang menyasar sektor-sektor potensial, terutama perhotelan dan rumah makan.
Dalam keterangannya, H. Ayep Zaki menjelaskan bahwa fokus pada sektor hotel, rumah makan, dan wajib pajak besar dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pajak daerah, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“Pajak PBJT ini bukan uang milik pengusaha, melainkan uang titipan dari masyarakat yang menginap atau berbelanja. Uang titipan itu wajib diserahkan kepada pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot berupaya menormalkan kepatuhan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa keluar dari koridor hukum.
Tim 10 dibentuk dengan skema pembinaan yang terstruktur, di mana setiap tim membawahi sekitar 29 wajib pajak atau lebih.
Seluruhnya ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Sukabumi juga menjalin kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi untuk pengawasan pajak, serta dengan Kejaksaan sebagai langkah lanjutan apabila terdapat wajib pajak yang tidak kooperatif.
“Sebelum menurunkan tim pengawas KPP, kita konsolidasi dulu. Mudah-mudahan semuanya tertib. Kalau tetap tidak kooperatif, akan saya laporkan ke kejaksaan,” tegas wali kota.
Lebih lanjut, wali kota menekankan bahwa Tim 10 tidak semata-mata berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga pembina.
Edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting, terutama bagi wajib pajak yang belum memiliki sistem pengelolaan yang baik.
Pemkot bahkan akan membantu dari sisi sistem, peningkatan omzet usaha, hingga strategi pemasaran, termasuk mendorong peningkatan kunjungan ke Kota Sukabumi.
Berbagai upaya seperti perbaikan sistem, pemasaran kota, hingga penerapan tapping block terus dijalankan, dan sejauh ini telah menunjukkan hasil yang positif dengan ditemukannya potensi-potensi PAD baru.
Alasan peningkatan PAD juga sangat erat dengan tanggung jawab sosial pemerintah daerah. H. Ayep Zaki mengungkapkan bahwa sekitar 65 ribu warga Kota Sukabumi berada pada kategori Desil 1 dan 2, serta sekitar 160 ribu warga pada Desil 1 hingga 5.
“Mereka adalah keluarga besar kita yang memiliki hak hidup dan harus disantuni,” ungkapnya.
Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membiayai program kesejahteraan, pelayanan publik dasar, serta pengentasan kemiskinan.
Sejalan dengan itu, Pemkot Sukabumi akan terus melakukan edukasi, sosialisasi, dan penyelenggaraan berbagai event untuk meningkatkan jumlah pengunjung.
Fasilitas pendukung yang dibutuhkan pelaku usaha, seperti perbaikan trotoar dan infrastruktur lainnya, juga akan diupayakan.
“Semua permintaan itu akan kita layani karena uang ini adalah uang rakyat. Kita hanya menjalankan amanah,” ujarnya.
Peningkatan target PAD hingga Rp650 miliar dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, membiayai program prioritas, mengoptimalkan sektor unggulan pariwisata dan jasa, serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dengan koordinasi lintas sektor melalui Tim 10, Pemkot Sukabumi berupaya menutup kebocoran dan menggali potensi pajak yang belum tergarap optimal.
Menutup keterangannya, Wali Kota Sukabumi menyampaikan pesan persatuan sebagai fondasi utama pembangunan. “Ingat, apabila kita bersatu dan berdaulat, akan melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran,” pungkasnya.
Sumber: Kdp.sukabumikota.go.id
