Pemkot Sukabumi dan Kemenham Jabar Gelar Penguatan HAM bagi Pelaku Usaha
Pemerintah Kota Sukabumi bersama Kementerian HAM Jawa Barat menggelar kegiatan “Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Pelaku Usaha” di Balai Kota Sukabumi pada Senin (13/10) pagi.
Kegiatan ini mengangkat tema “Membangun Dunia Usaha yang Menghormati Hak Asasi Manusia” dan diikuti oleh sekitar 80 peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan besar, menengah, serta pelaku UMKM.
Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman dan komitmen para pelaku usaha agar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tetap berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir, dan oleh karenanya harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap kebijakan serta program pemerintah daerah.
“Hak asasi manusia itu hak yang mendasar sejak manusia lahir. Maka, implementasinya harus menjawab hak-hak dasar manusia dalam kehidupan. Pemerintah Kota Sukabumi berkewajiban menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, stunting, pengangguran, hingga kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
H. Ayep Zaki menambahkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Pemerintah Kota Sukabumi merupakan bentuk nyata dari implementasi HAM di tingkat lokal.
Di antaranya melalui program Qordhul Hasan yang membantu penguatan ekonomi masyarakat, program 12 PAS yang memuat 12 kriteria kemiskinan ekstrem, serta perhatian khusus kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Apa yang kita kerjakan, seperti P2RW, insentif, dan program pemberdayaan lainnya, itu semua bagian dari implementasi hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah menyelesaikan hak-hak yang fundamental tentang hidup manusia,” tegasnya.
Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dan pemberian insentif bagi masyarakat disebut Wali Kota sebagai upaya pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak hanya sebatas dalam konteks hukum, tetapi juga harus menjadi ruh dan nilai dasar dalam setiap kebijakan pembangunan.
Dengan begitu, seluruh kegiatan pembangunan dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat rasa keadilan sosial.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim pembangunan yang berkeadilan dan beretika.
H. Ayep Zaki juga menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
“Pemerintah terus berproses menuju tata kelola yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Semua pihak harus berperan aktif agar dunia usaha di Sukabumi tumbuh dengan tetap menghormati hak-hak dasar manusia,” pungkasnya.
Sumber: Kdp.sukabumikota.go.id
