Musrenbang Dayeuhluhur, Penyelesaian Masalah Sosial sebagai Prioritas Pembangunan Bottom-Up
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan bahwa penyelesaian masalah sosial prioritas seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, dan isu kerentanan lainnya akan terus dilakukan melalui pendekatan bottom-up.
Metode ini dipandang sebagai strategi paling efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung, terutama melalui Musrenbang yang digelar di setiap kelurahan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan spesifik di tingkat RW atau kelurahan, sehingga solusi yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal. Program seperti Pemberdayaan RW (P2RW) menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat mampu menghasilkan intervensi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan hal tersebut saat memberikan arahan pada Musrenbang Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Senin (1/12/2025) di Café Nyoempoet.
Musyawarah ini dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah, Camat Warudoyong, Lurah Dayeuhluhur, para ketua RW, dan tokoh masyarakat.
Wali kota menyampaikan bahwa upaya penanganan masalah sosial harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, karena intervensi yang dirancang dari bawah memiliki akurasi tinggi dalam menjawab persoalan riil warga.
“Keterlibatan langsung masyarakat bukan hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap setiap pembangunan,” ujarnya.
Menurut Wali Kota, fokus bottom-up menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal.
Misalnya, penanganan stunting akan lebih berhasil jika dirumuskan bersama warga, yang memahami pola asuh, kondisi sanitasi, dan budaya kesehatan di lingkungannya.
Pendekatan ini juga mendorong terwujudnya peningkatan kualitas SDM dan memperkuat ekonomi daerah secara bertahap dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Sukabumi juga menyampaikan prioritas pembangunan Kota Sukabumi tahun 2027, antara lain penanganan banjir, pengelolaan sampah, pengangguran, kemiskinan ekstrem, perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, penataan lingkungan kumuh, peningkatan pendidikan, serta layanan kesehatan.
Selain itu, pembahasan terkait belanja pegawai juga menjadi perhatian dalam Musrenbang untuk memastikan efisiensi dan proporsionalitas anggaran.
Dari aspek pembangunan berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD), wali kota merinci tiga program utama: pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpuyuh, pembangunan jembatan, dan revitalisasi Gedung Aher.
Pemerintah Kota juga tengah menyiapkan rencana pembangunan Lapang Merdeka II sebagai ruang publik baru bagi masyarakat.
Seluruh agenda tersebut diharapkan menjadi penguat arah pembangunan Kota Sukabumi yang semakin inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Sumber: Kdp.sukabumikota.go.id
