Evaluasi Penataan Daerah: Komisi I DPRD Jabar Kunjungi Pemkot Sukabumi
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan pentingnya perluasan wilayah Kota Sukabumi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat potensi ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat ke Balai Kota Sukabumi pada Selasa, 23 September 2025.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi rencana penataan daerah, termasuk usulan pemekaran wilayah dan penyesuaian batas administrasi antara Kabupaten dan Kota Sukabumi.
Dalam pertemuan ini, Wali Kota Sukabumi didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, serta jajaran SKPD terkait. Hadir pula Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman, untuk memberikan penjelasan teknis terkait proses administrasi dan kebijakan penataan daerah.
Wali Kota menyoroti persoalan pelayanan publik di wilayah perbatasan yang masih menghadapi kesulitan akibat jarak yang jauh ke pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi.
“Kami ingin memperluas wilayah Kota Sukabumi agar pelayanan publik lebih mudah diakses dan potensi ekonomi dapat digarap lebih optimal. Kawasan industri dan kawasan berikat akan lebih efektif dikembangkan jika wilayah diperluas. Selain itu, masyarakat perbatasan tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk mengurus administrasi,” jelas H. Ayep Zaki.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya di DPRD Jabar.
Menurutnya, aspirasi masyarakat, termasuk usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sukabumi Utara dan rencana penggabungan beberapa kecamatan dari Kabupaten ke Kota Sukabumi, perlu dipetakan secara mendalam.
Rahmat juga menekankan bahwa Komisi I DPRD Jabar berperan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa proses penataan daerah dilakukan secara matang dan adil.
“Kami harus mendalami aspirasi warga, termasuk melihat potensi dampak sosial, ekonomi, dan administratif. Pemekaran atau penyesuaian batas wilayah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Faiz Rahman, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa proses pemekaran wilayah dan penyesuaian batas administrasi saat ini masih menunggu kebijakan pusat terkait moratorium pemekaran daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap memfasilitasi komunikasi, kajian akademis, dan koordinasi lintas pihak agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus berkoordinasi dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik Kabupaten maupun Kota Sukabumi.
Dengan sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan proses penataan daerah ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar ke Pemkot Sukabumi menjadi wadah diskusi dan langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penataan daerah berpihak kepada kepentingan publik.
Pemkot Sukabumi berharap proses ini dapat memperkuat integrasi wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sumber: Kdp.sukabumikota.go.id
