Bocorkan Kondisi PAD Kota Sukabumi Di Masa Lalu, Ayep Zaki: Tak Ada Muatan Politik
Pernyataan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki yang membocorkan kondisi PAD di masa lalu menjadi viral di media sosial dan memicu perbincangan warga.
Diketahui, baru-baru ini, dalam video berdurasi dua menit Ayep Zaki menanggapi komentar warganet yang menanyakan alasan terjadinya ketidaknormalan pada PAD dalam lima tahun terakhir.
Dalam video tersebut, Ayep Zaki menjawab bahwa adanya ketidaknormalan PAD diakibatkan oleh banyaknya omset pendapatan daerah mencapai miliaran rupian namun yang dicatatkan hanya sebagian saja.
Menurut Ayep Zaki, masalah utama yang menyebabkan PAD tidak normal berasal dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD
“Penyebabnya ini adalah tidak normal, BLUD dan BUMD, dimana BLUD dan BUMD tidak memberi kontribusi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Ayep Zaki.
Ayep juga menyoroti besaran omset yang tidak tercatat dengan benar dalam pajak daerah, retribusi, dan perizinan. Ia mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data, di mana omset yang seharusnya tercatat lebih besar, namun hanya dicatatkan sebagian kecil.
“Kedua pajak daerah, retribusi maupun perizinan ini tidak normal, saya sudah cek, yang omsetnya Rp12 miliar tapi dicatatnya hanya Rp1 miliar, yang omsetnya Rp7 miliar dicatatnya hanya Rp500 juta dan ini tidak normal. Sehingga saya akan normalkan, berapa omset yang sebenarnya dan segitulah yang harus menjdi Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ayep menyebut bahwa itu merupakan hasil dari kinerja sebelumnya dan hari ini dia bersama Bobby Maulana selaku Wakil Wali Kota Sukabumi akan bertanggungjawab untuk menormalkan semuanya.
“Dan itu kan kerja yang sebelumnya, saya akan menghormati itu, tapi saya sekarang, saya dan Bobby Maulana akan bertanggungjawab, saya akan menormalkan, cuman menormalkan ini tidak bisa dalam tempo satu tahun karena ada proses, kita akan kejar dulu perizinannya kemudian kita akan negoisasi ulang dengan pengusaha supaya mereka memahami betul,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Ayep Zaki mengatakan bahwa pernyataannya tersebut muncul berdasarkan hasil investigasinya sendiri di beberapa rumah makan yang ada di Kota Sukabumi.
“Terkait statmen saya kemarin di media sosial masalah PAD, itu yang saya sampaikan memang objektif dan tidak ada muatan politik sama sekali. Semata-mata itu hasil investigasi saya langsung kepada para pengusaha,” ujar Ayep kepada sukabumiupdate.com, Selasa (8/4/2025).
Dalam hal ini, Ayep menuturkan bahwa dirinya pernah mencoba untuk makan di salah satu restauran atau rumah makan yang ada di Kota Sukabumi dengan nominal pembelian Rp2,5 juta sekali makan.
“Untuk investigasinya saya makan langsung, saya gampang saja ngeceknya, saya makan di salah satu rumah makan di Kota Sukabumi saya bayar dengan harga Rp2,5 juta, untuk PB1-nya kan Rp250 ribu, begitu saya cek PB1 yang Rp250 itu nggak masuk ke kas daerah,” ungkapnya.
Dengan demikian, Ayep yang mengaku memiliki basic sebagai seorang pengusaha mengetahui betul terkait ongkos produksi rumah makan yang ia datangi.
“Karena saya sendiri yang basicnya sebagai pengusaha jadi saya hafal bener berapa kos produksi, berapa hpp, berapa profit dan berapa pajak daerah yang harus diberikan kepada pemerintah kan seperti itu,” kata dia.
Ayep Zaki menyebut atas dasar hal itulah dia membuat video jawaban terkait pertanyaan warganet, dan tidak mengandung unsur politik atau masalalu.
“Jadi saya tegaskan sekali lagi di sini tidak ada muatan politik dalam komentar saya dan saya bicara untuk masa depan tidak untuk masalalu, yang lalu biarlah berlalu dan saya akan menghormati masalalu,” ucapnya.
Terakhir, dalam hal ini Ayep juga mengimbau para pengusaha atau pelaku usaha di Kota Sukabumi untuk jujur dan amanah sekaligus taat pajak.
“Makanya saya menghimbau kepada seluruh pengusaha di Kota Sukabumi untuk jujur dan amanah dan taat bayar pajak. Karena ini menjadi tanggungjawab saya bahwa PAD harus naik dan pajak daerah ini harus naik, termasuk tugas saya bagaimana BUMD dan BLUD ini harus menguntungkan dan memberi kontribusi, itu yang saya maksud,” pungkasnya.
Sumber: Sukabumiupdate.com
